lembaga negara menurut uud 1945. Sidang Tahunan MPR Modul Pembelajaran PPKn – Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 Page iv negara serikat, merupakan negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan, namun tiap negara bagian punya kedaulatan ke dalam untuk mengatur wilayahnya masingmasing. lembaga negara menurut uud 1945

MK : Mahkamah Konstitusi Berdasar UURI No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan tujuan pembentukan negara Indonesia tertuang dalam UUD 1945 alinea keempat yaitu: - Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia. Berdasarkan ilustrasi bagan sesudah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, seluruh Lembaga Tinggi Negara adalah sederajat, sudah tidak ada lagi Lembaga Negara Tertinggi (d/h MPR),. Lulusan dengan predikat cum laude maupun umum. MA. Kelebihan buku ini adalah karena ditulis oleh salah seorang pelaku sejarah perubahan UUD 1945, termasuk menjadi anggota Panitia Ad Hoc III dan I Badan Pekerja MPR yang secara. , M. Perubahan UUD 1945 telah menyebabkan terjadinya pergeseran sistem ketatanegaraan. Tugas dan Wewenang Presiden Menurut UUD 1945 – Presiden adalah jabatan seseorang sebagai kepala negara sesuai dengan UUD 1945 yang memiliki tugas dan wewenang dalam membentuk departeman-departemen yang kemudian akan melaksanakan tugas dalam kekuasaan pemerintahan. Di dalam makalah ini, kita akan mengulas tentang UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengertian lembaga. Penelitian ini bertujuan: pertama, menganalisis struktur lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD Negara RI 1945. Sebagaimana diketahui bahwa perubahaan UUD 1945 mencakup empat kali masa perubahan yaitu dimulai pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002. Lembaga Negara Yang Dibentuk Berdasarkan Perintah UUD 1945, Namun Kewenangannya Tidak Disebut Secara Langsung sejumlah 7 organ. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui makna lembaga negara, kedudukan dan relasi antar lembaga negara menurut UUD Tahun 1945. Lembaga Negara Yang Dibentuk Berdasarkan Perintah Dan Kewenanagan Diberikan Secara Langsung Oleh UUD 1945 Sejumlah 8 Organ. Salah satu dari perubahan tersebut adalah amandemen terhadap UUD 1945. DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan RI yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. KOMPAS. 2 No. (BPK) sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 23E ayat 1 yang berbunyi "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. lembaga negara bantu, khususnya KPK, secara jelas sesuai sistem ketatanegaraan yang dianut negara ini berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi negara. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi yang memiliki kedudukan tertinggi di negara. Setelah ada perubahan ketiga UUD 1945, kelembagaan BPK diatur dalam Pasal 23E Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pada masa awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk dengan demikian sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945 dibentuklah. organ-organ penyelenggara negara. 9 Patrialis Akbar, 2002, Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 10. Maka lembaga-lembaga yang tidak disebutkan dalam UUD 1945 dapat dikesampingkan, demikian pula halnya dengan MA. Adapun rincian lembaga-lembaga negara atau alat-atal perlengkapan negara menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah sebagai. A. 46 KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM MEMUTUS DAN MENAFSIRKAN UUD SETELAH AMANDEMEN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR 1945. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Sedangkan Lembaga Negara di Indonesia yaitu institusi yang dibangun berdasarkan UUD 1945 serta UU dengan sistem khusus yang bertujuan untuk pembangunan negara. Isi dari lembaga negara bisa diatur sesuai dengan bidang misalnya bidang pemerintahan, bidang kerakyatan, ekonomi, sosial dan budaya. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2012 Struktur Lembaga Negara sebelum dan sesudah amandemen. (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan. * Perubahan III 9 November 2001, sebelumnya berbunyi : (1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Mahkamah konstitusi telah dibuat berdasarkan UU RI Nomor 24 tahun 2003. Selain MK, dibentuknya juga institusi kenegaraan baru, yaitu DPD, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Yudisal, dan Bank Sentral. Secara garis besar berdasarkan UUD 1945 tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut. 2. Masa awal kemerdekaan (1945–1949) Pada awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk. BPK mempunyai tugas dan wewenang yang sangat strategis, karena. Tujuan suatu negara merupakan hal yang penting dalam kehidupan bernegara. Lembaga negara ini bertugas untuk menjalankan pemerintahan yang berdaulat. Walaupun demikian, menurut Sri Soemantri tidak berarti bahwa dalam UUD 1945 tidak terdapat alat-alat pelengkap negara. 2004. Awalnya, struktur organisasi Badan Pemeriksa Keuangan terdiri dari 9 pegawai dengan R. perubahan keempat terhadap UUD 1945, maka Hukum Tata Negara mengalami perubahan pula yaitu terbentuknya Lembaga-Lembaga Baru berikut fungsi dan wewenangnya menurut UUD 1945. Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD 1945Perkembangan lembaga negara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari era orde baru. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang. Presiden adalah kepala negara. Istilah Lembaga Negara. Bahan Ajar berupa MOdul materi Pkn mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945. Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan kekuasaannya tidak terbatas. C. karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh. Menggunakan data kepustakaan disimpulkan bahwa, pertama lembaga negara merupakan organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan, kedua lembaga negaraLembaga yudikatif ini bersifat independen, artinya kekuasaannya tidak dibatasi, baik oleh lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, tetapi dibatasi oleh Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari semua norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat/negara Indonesia. edu, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah, terdapat 18 lembaga. 4. Ditentukan bahwa “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk menjalankanSalah satu materi yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah kelembagaan negara. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa kedaulatan di tangan. Kata Kunci : Amandemen, Perubahan Sistem Ketatanegaraan. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Sebagai istilah, dalam UUD 1945 sekarang tidak akan ditemukan satu patah katapun sebutan ”lembaga negara”. Lembaga negara enggak hanya berbentuk sebuah organisasi, namun dapat berupa individu yang berwenang berdasarkan hukum. Kedua, menganalisis dan mengidentifikasi problematika dalam penyelesaian sengketa lembaga negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selain itu juga belum jelas, jenis apakah yangMulai dari rakyat, hingga pihak pemerintahan yang memiliki jabatan di kekuasaan negara. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi PKN kelas 10 bab 3 mengenai Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD Tahun 1945. Sumaya Wulandari • 19. -Hubungan wewenang antar tingkatan Pemerintahan. bagaimana posisi MPR sebagai lembaga negara dalam konstelasi ketatanegaraan 2 Undang-Undang No. Berdasarkan UUD 1945 setelah diamandemen, kekuasaan membentuk Undang-Undang dipegang olah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan hasil pemeriksaan. • Prosedur mengubah UUD. BPK adalah lembaga tinggi Negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Beberapa tugas pokok Presiden sebagai kepala negara menurut UUD 1945 sebagai berikut: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan. UUD 1945 sebelum amandemen, MPR memegang kekuasaan superior/tertinggi sebagai pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) sehingga mengakibatkan lembaga negara terbagi menjadi dua, yaitu lembaga “tertinggi” negara dan lembaga “tinggi” negara (TAP MPR III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja. Setelah amendemen UUD 1945, lembaga- lembaga negara di Indonesia terdiri. Amandemen UUD 1945, Bandung : Mirzan Pustaka, Joeniarto,1983. Dalam UUD 1945 kelembagaan negara yang telah diberi kewenangan diatur kedalam 34 buah lembaga, jabatan atau organisasi yaitu : 1. KY: Komisi Yudisial Berdasarkan UU RI No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. MPR mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Penataan lembaga Negara pasca perubahan UUD 1945 dalam praktek ketatanegaran kita mulai menuai persoalan, semua penataan dari segi kelembagaan bertujuan agar lembaga Negara dapat menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan bernegara. hanya berkenaan dengan lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. No. Dari ini diketahui, UUD 1945 menentukan bagian mana saja dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan pada badan/lembaga menurut UUD dengan pengawasan rakyat. Webpage ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, prinsip, dan struktur sistem penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam UUD NRI 1945, tidak ada pengertian terkait dengan DPR. Bab 3 Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan sejak 18 Agustus 1945. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 F maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan. Mahkamah Agung. Mahkamah konstitusi c. Untuk lebih memahami kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945. Presiden, DPR, DPD, BPK, MA dan MK. Kali ini kamu akan diajak untuk mengenal lembaga atau komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang (UU). Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. hlm 402 4. Tiga c. 9 Bagir Manan, “Lembaga-lembaga Negara Di dalam dan Di luar UUD 1945”, Makalah, 2016, hlm 2. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4x jumlah provinsi anggota DPD. Susunan Lembaga Negara Indoensia Setelah Amandemen. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 setelah mengalami penyempurnaan, maka dapat dikemukakan bahwa dalam UUD 1945, terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut keberadaannya dalam UUD 1945. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Sekarang, kedudukan MRP setara dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. id, inilah rekomendasi contoh soal-soal PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) sebagai referensi soal Ujian UAS, UTS, PAS, UKK semester genap, ganjil atau gasal. Untuk menunjang keberjalanan fungsi-fungsinya, MPR diharuskan untuk melakukan paling sedikit sidang 1 kali dalam lima tahun di Jakarta sebagai ibukota negara. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Tugas dan wewenang BPK menurut UUD 1945 Pasal 23 ayat (5) adalah memeriksa tanggung jawab keuangan negara yang peraturannya sudah ditetapkan melalui undang-undang. Lembaga tertinggi negara sekarang sudah tidak ada lagi dan semua lembaga negara kedudukannya sama. 10 Cheryl Saunders, ‘Women and Constitution Making’, Makalah pada Konferensi Internasional mengenai Women, peace building and Constitution Making, Sri Lanka, Mei 2002,Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga negara. Masalah yang akan dibahas di dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah hubunganan anatar lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945?. pelajarilah materi berikut. Hasil amandemen UUD 1945 antara lain dengan dibentuknya beberapa lembaga negara yang baru. DPA. Lubis, Yusnawan dkk. Yang dimaksud dengan Warga Negara menurut Undang Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat (I)," yang menjadi warga negara ialah. pelajarilah materi berikut. Lembaga ini disebut sebagai auxiliary organ/agency. Struktur Lembaga Negara. Ke-28 lembaga negara inilah yang disebut memiliki kewenangan konstitusional yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Hasil amandemen UUD 1945 antara lain dengan dibentuknya beberapa lembaga negara yang baru. Setiap negara memiliki tujuan negara yang hendak dicapai. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 23 Ayat 5 Bab VIII tentang Hal Keuangan UUD 1945 sebelum perubahan. Setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR terdiri dari anggota Dewan. Setelah amandemen UUD 1945, lembaga legislatif MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum, yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Selain itu, essay bagian kelima merupakan lanjutan Contoh Soal Essay PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah. Lembaga-lembaga negara tersebut di atas dibentuk untuk menyelenggarakan negara sesuai ketentuan UUD NRI 1945, agar tujuan negara yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD dapat terwujud. Lubis, Yusnawan dkk. . Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah kita ketahui adalah aturan tertinggi atau landasan tata negara Indonesia. Webpage ini juga membandingkan sistem. Pembentukan lembaga negara berdasarkan bermacam-macam dasar hukum seperti UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Lembaga. Pembagian kekuasaan di pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara sederajat,. Lembaga Negara. Selanjutkan kamu akan diajak untuk mempelajari pengertian dan jenis-jenis lembaga negara. Lembaga-lembaga mana yang dikatakan sebagai lembaga negara menurut UUD 1945 sesudah Amandemen? PEMBAHASAN A. Dalam ketentuan-ketentuan pada Pasal 24B, Komisi Yudisial memiliki dua wewenang utama, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhura n. Bagan Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Presiden Pasal 4 ayat (1) 2 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis,(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008) hlm. Ini mekanismenya. MPR Sebelum perubahan UUD 1945, kedudukan MPR berdasarkan UUD 1945 merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Sedangkan yang dimaksud Lembaga Tinggi Negara sesuai urut-urutan dalam Undang-undang Dasar 1945 (sebelum amendemen), adalah: Presiden. 10. KEKUASAAN NEGARA MENURUT UUD 1945 (ANALISA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA) The division of power in the government system is an effort in cheking and balancing the interaction between agencies in the governance activity, and preventing power to be held by only one hand. Makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menjadi sumbangan. Menurut konsep trias politica. Setelah mempelajari bab ini diharapkan kamu mampu menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum. Education. Pd. Dalam negara modern. Dalam melaksanakan kekusaan kehakiman , MA membawahi Beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama,. Pelajari Juga: 15+ Soal Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen UUD 1945 pertama kali dilakukan pada tahun 1999 dan berlanjut pada tahun 2000, 2001, dan 2002. MK harus bisa. Prinsif a. 2. Menurut Sri Soemantri, lembaga negara yang bersumber pada UUD 1945 hasil perubahan adalah BPK, DPR,. com - Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga- lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau peraturan yang lebih rendah. 10. Merujuk pada rumusan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b jo Pasal 61 UUMK, yang menjadi subjek dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, sedangkan yang menjadi objek sengketa adalah mengenai kewenangan konstitusional. Integrasi Nasional dalam bingkai. Baca Juga: Tugas Komisi Yudisial 7. Format kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Alat Perlengkapan Negara Berdasarkan FungsinyaKEKUASAAN NEGARA MENURUT UUD 1945 (ANALISA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA) The division of power in the government system is an effort in cheking and balancing the interaction between agencies in the governance activity, and preventing power to be held by only one hand. Istilah "lembaga-lembaga negara" tidak dijumpai dalam UUD 1945. Sebagai negara demokrasi,. Pemda Kabupaten dipimpin oleh Bupati—yang dipilih secara langsung berpasangan dengan Wakil Bupati. Namun, beberapa lembaga negara lainnya memiliki wewenang yang diberikan oleh UUD 1945, contohnya KPU. Setelah mempelajari bab. Peran itu berupa tugas, fungsi, dan wewenang yang dibutuhkan dalam menjalankan berbagai keperluan. Keanggotaan DPR seperti sudah disinggung di depan, berasal dari partai politik yang dipilih melalui Pemilu setiap lima tahun sekali. Keberadaan DPA dihapuskan pada amandemen UUD 1945 yang ke 4. Pelaksanaan kekuasaan Negara secara menyeluruh dilakukan berdasar system pemerintahan Negara , fungsi tersebut antara. C. DPR memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Maria Farida dalam bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-Undangan menerangkan lembaga negara yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundangan-undangan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) dan Presiden, dengan jenis peraturannya adalah berupa undang-undang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Pelajari Juga: Soal Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Sesuai ketetapan Pasal 4 sampai 15 dan Presiden menjabat sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang menjadi pelaku kekuasaan kehakiman independen untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan DPR sebagai lembaga negara diatur dalam Bab VII pasal 19 UU 1945 hasil amandemen. Yang dimaksud dengan Lembaga-Lembaga Negara adalah alat perlengkapan Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Dasar 1945, sebagai berikut: Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang terdiri atas. Jika diuraikan lebih rinci lagi, apa yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tersebut dapat pula membuka pintu bagi lembaga-lembaga negara lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang tidak secara eksplisit disebut. DPA. id - Apakah teman-teman tahu seperti apa hubungan antarlembaga negara di Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945. (1) Mahkamah Konstitusi berwenang. kemudian oleh ketetapan MPRS No. X – XI. Referensi. Lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah MPR, DPR, presiden, DPD, KY, MA, MK, dan BPK. Menurut Ni’matul Huda yang merupakan Pakar Hukum Tata Negara, perbedaan penafsiran yang dimaksud Jimly Asshiddiqie dapat terjadi karena adanya tumpang tindih kewenangan. Tentang pertanggung jawaban presiden juga diatur dalam Ketetapan MPR No. (1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. go.